SistemPajak Tanah Yang Dijalankan Raffles Jawabannya adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh gubernur raffles dimana rakyat atau para petani di nusantara diwajibkan membayar pajak pada . Salah satu kebijakan yang sangat terkenal adalah adanya sistem sewa tanah . Upaya selanjutnya dilakukan untuk memperbaiki sistem penarikan. Modulini membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Raffles ketika Inggris berkuasa di Nusantara serta bagaimana sosok Raffles sehingga ia dapat dipercaya oleh viceroy Lord Minto untuk mewakili dirinya di pulau Jawa. Dalam modul ini juga dibahas bagaimana Raffles menerapkan kebijakan-kebijakannya di Pulau qjR0vj. - Inggris merupakan negara adidaya yang pernah menjajah Indonesia antara 1811 hingga 1816. Saat itu, Inggris menunjuk Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Hindia Belanda untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Tugas utama Raffles di Indonesia adalah mengatur pemerintahan dan meningkatkan perdagangan serta satu caranya adalah dengan menerapkan sistem pajak tanah terhadap rakyat Indonesia. Lantas, apa alasan Raffles menerapkan sistem pajak tanah terhadap rakyat Indonesia? Baca juga Stamp Act, Pajak Perangko untuk Menutupi Kerugian Perang Inggris Alasan penerapan pajak tanah Pajak tanah atau sewa tanah atau Land Rent System merupakan sistem pengelolaan tanah yang dicetuskan oleh Thomas Stamford Raffles menerapkan sistem pajak tanah terhadap rakyat indonesia adalah untuk memberikan keuntungan kepada pemerintah kolonial Inggris. Dalam sistem ini, Raffles menetapkan semua tanah merupakan milik negara. Dengan anggapan tersebut, rakyat terpaksa membayar pajak atau uang sewa. Sistem pajak tanah memiliki beberapa ketentuan, sebagai berikut. Petani harus menyewa tanah meskipun ia adalah pemilik tanah tersebut Harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai Penduduk yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala Baca juga Land Rent System Pengertian, Pencetus, dan Pelaksanaannya Meski demikian, dalam pelaksanaannya, sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Berikut adalah penyebab gagalnya sistem pajak tanah. Budaya petani yang sulit diubah Kurangnya pengawasan pemerintah Peran kepada desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen dari Eropa Raffles sulit melepaskan budaya sebagai penjajah Kerja rodi, perbudakan, dan monopoli yang masih terjadi Referensi Vlekke, Bernard Hubertus Maria. 2008. Nusantara Sejarah Indonesia. Jakarta Kepustakaan Populer Gramedia. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. University of California Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Jawa antara 1817-1819 yang dicatat oleh van der Kemp Sistem sewa tanah yang gagal – Raffles menerapkan landelijk stelsel atau sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem tanam paksa yang diterapkan oleh VOC. Dalam jurnal yang berjudul Kelas Sosial dalam Sistem Landeliijk Stelsel Masa Raffles 1811-1816 2018 karangan Aah Syafaah, disebutkan jika sistem sewa tanah tersebut dilakukan dengan menetapkan pajak tanah kepada petani, sehingga mereka memiliki kebebasan untuk menentukan jenis tanaman yang diinginkan. Seorang penyewa atau ryot dibebaskan untuk memilih jenis tanaman apa yang akan ditanam selama masa jangka waktu sewa tanah diberlakukan. Penyewa membayar kepada tuan tanah atau zemindar sebagai bentuk sewa tanah. Kemudian tuan tanah berkewajiban untuk membayar pajak ke pemerintah. Kelas I untuk tanah yang subuh. Pajak tanahnya setengah dari hasil bruto. Kelas II untuk tanah yang agak subur. Pajak tanahnya 2/5 dari hasil bruto. Kelas III untuk tanah tandus. Pajak tanahnya 1/3 dari hasil bruto. Baca juga Palaksanaan Tanam Paksa di Indonesia Namun, penerapan sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Salah satunya karena sistem landelijk stelsel ini belum banyak diketahui masyarakat Pulau Jawa, contohnya Sunda. Selain itu, sebagian besar Pulau Jawa khususnya distrik timur dan tengah belum mengenal sistem perjanjian tanah antara penguasa lokal dengan petani. Bentuk kegagalan lainnya adalah banyak petani yang tidak membayar sewa kepada zemindar, Bahkan banyak tanah yang justru dikuasai oleh para penguasa lokal. Oleh karena Raffles melihat adanya kegagalan dalam penerapan sistem ini, ia membuat sistem baru yang dianggap lebih memihak petani. Raffles mengubah status petani menjadi penyewa tanah melalui perjanjian kontrak antara petani dengan pemilik lahan. Sistem sewa tanah oleh Raffles ini berlaku hingga 1830. Jika dirangkum, berikut beberapa faktor penyebab kegagalan penerapan sistem tanam paksa atau sistem sewa tanah oleh Raffles, yakni Masih ada banyak masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perjanjian. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal uang. Ukuran tanah belum bisa diukur dengan tepat. Sulit untuk menentukan tingkat kesuburan tanah serta tingkatan pajak tanah. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram “ News Update”, caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Mengapa upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan?1 Mengapa sistem sewa tanah Raffles gagal diterapkan? Mengapa sistem sewa tanah gagal diterapkan?2 Mengapa sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan? Mengapa upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan? Upaya raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena. Indonesia mengalami masa kolonial panjang di bawah pemerintahan belanda. Selain itu, peraturan ini dianggap sebagai pembaharuan dari sistem sewa tanah yang berlaku pada masa kepemimpinan thomas raffles yang mengalami kegagalan. Mengapa sistem sewa tanah Raffles gagal diterapkan? Kegagalan sistem sewa tanah yang dilaksanakan oleh raffles telah membawa pengaruh. Tanaman cultuurstelsel dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan. Namun, penerapan sistem sewa tanah ini mengalami kegagalan. Mengapa sistem sewa tanah gagal diterapkan? Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan. Namun, kebijakan ini dianggap gagal memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah. Sewa tanah pertama kali diterapkan raffles di karesidenan. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. Mengapa sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan? Kebijakan Raffles Sistem Sewa Tanah Masa Pemerintahan Raffles Isi Konferensi London, Sistem sewa tanah terapkan oleh Thomas Stamford Raffles setelah mengambil alih kekuasaan dari belanda. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama lima tahun 1811-1816 dengan membawa perubahan berasas liberal. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Pendudukan Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya. Thomas Stamford Raffles adalah letnan gubernur Inggris pertama yang memerintah di Hindia Belanda. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan, baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Ebijakan Daendels yang dikenal dengan nama Contingenten diganti dengan sistem sewa tanah Landrent. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Pokok-pokok sistem sewa tanah Berikut ini adalah pokok-pokok sistem sewa tanah Landrent1. Penyerahan wajib dan wajib kerja Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Pemerintahan Raffles didasarkan atas prinsip-prinsip liberal yang hendak mewujudkan kebebasan dan kepastian hukum. Prinsip kebebasan mencakup kebebasan menanam dan kebebasan perdagangan. Kesejahteraan hendak dicapainya dengan memberikan kebebasan dan jaminan hukum kepada rakyat sehingga tidak menjadi korban kesewenang-wenangan para penguasa. Kegagalan sistem sewa tanah Dalam pelaksanaannya, sistem sewa tanah di Indonesia mengalami kegagalan, karena1. sulit menentukan besar kecilnya pajak untuk pemilik tanah yang luasnya berbeda,2. sulit menentukan luas sempit dan tingkat kesuburan tanah,3. terbatasnya jumlah pegawai, dan4. masyarakat pedesaan belum terbiasa dengan sistem uang. Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukanpengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Kebijakan Raffles selama memerintah di Indonesia Kebijakan Raffles di bidang ekonomi Dalam bidang ekonomi, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Menghapus segala kebijakan Daendels, seperti contingenten/ pajak/penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah landrente.2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kebijakan Raffles di bidang pemerintahan pengadilan dan sosial Kebijakan Raffles di bidang ilmu pengetahuan Asas Pemerintahan Raffles di Indonesia Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Jogjakarta dan Masing-masing karesidenan mempunyai badan Melarang perdagangan budak. Dalam bidang pengetahuan, Raffles menetapkan kebijakan berupa 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia Raffles menulis buku “History of Java” dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor sebagai kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia bahkan dari berbagai penjuru dunia. Raffles juga ingin agar para petani dapat berdiri sendiri dan bebas menentukan sendiri tanaman apa yang akan dikerjakan. Sebaiknya tanaman yang laku di pasaran dunia, seperti tebu, kopi, nila dan usahanya untuk menegakkan suatu kebijaksanaan kolonial yang baru, Raffles ingin berpatokan pada tiga Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat untuk menentukan jenis tanaman apa yang hendak ditanam tanpa unsur paksaan apapun Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya mereka dijadikan bagian yang integral dari pemerintahan kolonial dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan di negeri Barat. Secara konkrit hal ini berarti bahwa para bupati dan kepala pemerintahan pada tingkat rendahan harus memusatkan perhatiannya kepada proyek-proyek pekerjaan umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan Raffles beranggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap tanah dianggap sebagai penyewa tenant tanah milik pemerintah. Untuk penyewaan tanah ini para petani diwajibkan membayar sewa tanah land-rent atau pajak atas pemakaian tanah pemerintah. Sewa tanah inilah selanjutnya yang dijadikan dasar kebijaksanaan ekonomi pemerintahInggris di bawah Raffles dan kemudian dari pemerintah Belanda sampai tahun 1830. Di bidang pemerintahan, Raffles membagi pulau Jawa dan Madura menjadi 16 karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen dan dibantu asisten residen dari Eropa. Para bupati dijadikan pegawai pemerintah dengan gaji setiap bulan. Sistem sewa tanah tidak meliputi seluruh pulau Jawa. Misalnya, di daerah-daerah sekitar Jakarta, pada waktu itu Batavia, maupun di daerah-daerah Parahiyangan sistem sewa tanah tidak diadakan, karena daerah-daerah sekitar Jakarta pada umumnya adalah milik swasta, sedangkan di daerah Parahiyangan pemerintah kolonial berkeberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberi keuntungan besar. Jelaslah kiranya, bahwa pemerintah kolonial tidak bersedia untuk menerapkan asas-asas liberal secara konsisten jika hal ini mengandung kerugian material yang besar. Mengingat bahwa Raffles hanya berkuasa untuk waktu yang singkat di Jawa, yaitu lima tahun, dan mengingat pula terbatasnya pegawai-pegawai yang cukup dan dana-dana keuangan, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi setiap pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama, dan masyarakat pedesaan belum mengenal sistem uang, maka tidak mengherankan bahwa Raffles akhirnya tidak sanggup melaksanakan segala peraturan yang bertalian dengan sistem sewa tanah itu. Gagasan-gagasan Raffles mengenai kebijaksanaan ekonomi kolonial yang baru, terutama yang bertalian dengan sewa tanah, telah sangat mempengaruhi pandangan dari pejabat-pejabat pemerintahan Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan politik atas pulau Jawa dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu tidak mengherankan bahwa kebijakan Raffles pada umumnya diteruskan oleh pemerintahan kolonial Belanda yang baru, pertama-tama di bawah Komisaris Jenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capellen 1816-1819, dan kemudian di bawah Gubernur Jenderal Van der Capellen 1819-1826 dan Komisaris Jenderal du Bus de Gisignies 1826-1830. Sistem sewa tanah baru dihapuskan dengan kedatangan seorang Gubernur Jenderal yang baru, bernama Van den Bosch, pada tahun 1830 yang kemudian menghidupkan kembali unsur-unsur paksaan dalam penanaman tanaman dagangan dalam bentuk yang lebih keras dan efisien. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama sebab Pemerintahan Napoleon di Prancis pada tahun 1814 jatuh. Kekuasaan Inggris di Indonesia pun berakhir setelah Belanda dan Inggris mengadakan perundingan yang menghasilkan Konvensi London 1814. Dalam konvensi tersebut ditetapkan bahwa semua bekas jajahan Belanda harus diserahkan kembali ke tangan Belanda kecuali Bangka, Belitung, dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamudin Palembang. Akibatberakhirnya kekuasan Louis Napoleon 1814, maka diadakan Konferensi London. Isi Konferensi London antara lain Baca juga Dampak Positif Pemerintahan Raffles 1 Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dahulu direbut Penyerahan Indonesia oleh Inggris kepada Belanda berlangsung tahun Jhon Fendall diberi tugas oleh pemerintah Inggris untuk menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda. Raffles kembali ke Inggris dan digantikan oleh John Fendall pada 1816. Pada 19 Agustus 1816, John Fendall melakukan serah terima dengan Belanda. Pihak Belanda menugaskan tiga orang Komisaris Jenderal, yaitu Elout, Buykeys, dan Van der Capellen untuk menerima penyerahan itu dan melanjutkan pemerintahan Belanda di Indonesia sampai 1819. Di samping itu Thomas Stamford Raffles juga memberi sumbangan positif bagi Indonesia yaitu1. membentuk susunan baru dalam pengadilan yang didasarkan pengadilan Inggris,2. menulis buku yang berjudul History of Java, 3. menemukan bunga Rafflesia-arnoldii, Nama bunga Rafflesia Arnoldi diambil dari nama Thomas Stanford Raffles dan asistennya Thomas Stamford Raffles adalah seorang tokoh penting di era kolonialisme Inggris di Indonesia. Ia lahir di Inggris pada tanggal 6 Juli 1781 dan meninggal di London pada tanggal 5 Juli 1826. Sebagai gubernur jenderal VOC, Raffles membantu Inggris menguasai sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, dan satu proyek yang dikembangkan oleh Raffles adalah sistem pajak tanah. Namun, proyek ini tidak berhasil karena adanya berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman tentang budaya dan sistem politik di daerah yang dikuasainya. Raffles juga menyadari bahwa sistem pajak tanah akan menimbulkan konflik, karena masyarakat di daerah itu tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang Raffles juga tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan proyek ini. Selain itu, ia juga menemui kesulitan dalam mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengatur dan mengawasi sistem pajak tanah. Akhirnya, proyek ini ditinggalkan tanpa itu, Raffles juga dibatasi oleh berbagai peraturan dari pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris mengizinkan Raffles untuk menetapkan sistem pajak tanah, tetapi hanya untuk tujuan mengumpulkan pendapatan untuk menutupi biaya pemerintahan dan bukan untuk meningkatkan pendapatan pribadi. Ini juga memberikan Raffles sedikit ruang untuk membuat kebijakan tanah yang lebih Raffles juga menghadapi masalah politik. Ia menghadapi berbagai tuntutan dari berbagai kelompok etnis di daerah yang dikuasainya. Mereka menolak sistem pajak tanah yang ditawarkan oleh Raffles dan menuntut hak-hak mereka. Ini menjadi halangan bagi Raffles untuk melaksanakan sistem pajak tanah yang ia juga kurang mengerti tentang kultur dan budaya yang berlaku di daerah yang dikuasainya. Ia tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana cara mengintegrasikan sistem pajak tanah dengan budaya dan sistem politik di daerah yang dikuasainya. Hal ini menyebabkan Raffles gagal melaksanakan sistem pajak itu, Raffles juga menghadapi kesulitan untuk melakukan perubahan dalam sistem politik yang ada di wilayah yang dikuasainya. Ia tidak memiliki cukup pengaruh untuk mengubah struktur politik di daerah yang dikuasainya. Ini juga menjadi salah satu alasan utama mengapa Raffles gagal melaksanakan sistem pajak kesimpulannya, Raffles gagal melaksanakan sistem pajak tanahnya karena banyak faktor. Ia tidak memiliki cukup dana atau sumber daya manusia untuk mengatur dan mengawasi sistem pajak tanah. Ia juga kurang memahami budaya dan sistem politik di daerah yang dikuasainya. Selain itu, ia juga dibatasi oleh berbagai peraturan dari pemerintah Inggris dan menghadapi tuntutan dari berbagai kelompok etnis di daerah yang penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Thomas Stamford Raffles gagal melaksanakan sistem pajak tanahnya karena banyak faktor, seperti masalah finansial, sumber daya manusia, budaya, politik, dan tuntutan dari berbagai kelompok etnis di daerah yang dikuasainya.